LOMBOK TREATY MEMILIKI NILAI BARGAINING YANG SANGAT EFEKTIF BUAT PERJUANGAN PAPUA MERDEKA DAN TIDAK EFEKTIF BUAT PEMERINTAH KOLONIAL ASING INDONESIA
A. LATAR BELAKANG LAHIR LOMBOK TREATY
Ketika 43 suaka politik Papua Barat mendarat di daratan benua Australia, issue Papua Merdeka yang sudah dilupakan selama dua puluhan tahun terangkat kepermukaan dunia internasional (demikian ungkapan Dr. Jim Elmslie pengamat masalah Papua pada Sydney University) dan ini adalah fakta yang dimuat diberbagai media cetak dan elektronika local, nasional, regional dan internasional.
Banyak pengamat internasional memandang kehadiran 43 suaka politik Papua Barat ke Australia sebagai titik balik (Turn Point) yang mengundang perhatian masyarakat dunia, sehingga melibatkan masyarakat dunia mendorong proses penyelesaian status politik Papua Barat yang telah dilupakan dan terhapus dari catatan dunia. Untuk mematahkan keberhasilan gemilan peran diplomasi internasional Papua Barat ini maka, pihak pemerintah asing Indonesia mendesak pemerintah Australia menandatangani Lombok Treaty.
B. LOMBOK TREATY MENURUT HARAPAN PIHAK PEMERINTAH INDONESIA
Lombok Treaty lahir atas desakkan pihak pemerintah NKRI sebagai taktik dan strategis pihak pemerintah Indonesia guna mencapai dua hal yakni:
1. Pemerintah Indonesia ingin mempengaruhi pihak Australia lewat Treaty tersebut agar ketika tiga tahun berakhir pihak Pemerintah Australia dapat mengembalikan 43 suaka politik Papua kembali kepangkuan Ibu Pertiwi. Point pertama ini banyak mengarah pada Treaty, tetapi juga hubungan bilateral antara dua negara yakni Australia dan Indonesia guna mematahkan dipolomasi luar negeri Papua Barat.
2. Indonesia bermaksud agar Treaty ini dapat dijadikan Jerat mematikan bagi para pencari suaka politk yang akan datang ke Australia lewat cara 43 suaka politik mendarat di Australia.
Harapan pihak Indonesia lewat Treaty ini adalah untuk mematahkan peran diplomatic luar negeri Papua Merdeka, bagian dari upaya diplomatic pemerintah NKRI yang telah kalah telak ketika 43 suaka politik Papua Barat mendarat di daratan Benua Australia.
C. LOMBOK TREATY MEMILIKI NILAI BARGAINING YANG SANGAT EFEKTIF BAGI DIPLOMASI LUAR NEGERI PAPUA MERDEKA
Lombok Treaty memasung HAM dan demokrasi mayoritas rakyat Australia dan Indonesia yang peduli terhadap HAM dan DEMOKRASI terhadap rakyat pribumi Papua Barat. Hal ini banyak didiskusikan di Australia sehingga ada besar kemungkinan Treaty ini akan segera dicabut. Efek pemasungan inilah yang menimbulkan pro dan kontra yang tentunya berdampak strategis terhadap perjuangan Papua merdeka ditingkat internasional khususnya di Australia dan negara-negara kawasan Pasifik.
Efek strategis positif dari Lombok Treaty untuk perjuangan Papua Barat ini terletak pada saat percakapan ditingkat HORIZONTAL(grassroo ts) dengan pihak VERTIKAL (pemerintah ) yang membahas peninjauan kembali Treaty justru STATUS POLITIK PAPUA BARAT menjadi TEMA SENTRAL percakapan pihak horizontal dan vertical yang tentunya mempunyai dampak positif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Federal Australia.
Bukti nyata Lombok Treaty memiliki nilai bargaining efektif terhadap perjuangan Papua merdeka tampak jelas lewat pemberian STATUS PERMANENT RESIDENT kepada 43/39 suaka politik Papua Barat oleh pemerintah Australia. Bukti positif lainnya adalah dibukanya kesempatan besar pelajar Papua belajar di Australia. Pemerintah Australia juga mengeluarkan Certificate Resmi Pemerintah Australia mengakui berdirinya Community Papua di Negara Bagian Victori Australia, itu berarti secara tidak langsung status Papua Barat mendapat pengakuan dari negara Australia.
D. KESIMPULAN
- Lombok Treaty lahir sebagai reaksi dari NKRI terhadap aksi perjuangan diplomasi luar negeri Papua Barat yang nyata.
- Lombok Treaty memasung HAM dan demokrasi mayoritas masyarakat Indonesia dan Australia peduli HAM dan demokrasi terhadap rakyat Papua Barat.
- Efek strategis Lombok Treaty mempertemukan grassroots dan pemerintah Australia menempatkan status politik Papua Barat menjadi tema sentral mempengaruhi kebijakkan luar negeri Australia bagi penyelesaian status politik Papua Barat.
- Pemberian status permanen residen dari pemerintah Australia kepada 43/39 suaka politik Papua Barat adalah bukti nyata Lombok Treaty tidak efektif buat pihak pemerintah Indonesia.
AN. SEKRETARIAT WPNA
A. LATAR BELAKANG LAHIR LOMBOK TREATY
Ketika 43 suaka politik Papua Barat mendarat di daratan benua Australia, issue Papua Merdeka yang sudah dilupakan selama dua puluhan tahun terangkat kepermukaan dunia internasional (demikian ungkapan Dr. Jim Elmslie pengamat masalah Papua pada Sydney University) dan ini adalah fakta yang dimuat diberbagai media cetak dan elektronika local, nasional, regional dan internasional.
Banyak pengamat internasional memandang kehadiran 43 suaka politik Papua Barat ke Australia sebagai titik balik (Turn Point) yang mengundang perhatian masyarakat dunia, sehingga melibatkan masyarakat dunia mendorong proses penyelesaian status politik Papua Barat yang telah dilupakan dan terhapus dari catatan dunia. Untuk mematahkan keberhasilan gemilan peran diplomasi internasional Papua Barat ini maka, pihak pemerintah asing Indonesia mendesak pemerintah Australia menandatangani Lombok Treaty.
B. LOMBOK TREATY MENURUT HARAPAN PIHAK PEMERINTAH INDONESIA
Lombok Treaty lahir atas desakkan pihak pemerintah NKRI sebagai taktik dan strategis pihak pemerintah Indonesia guna mencapai dua hal yakni:
1. Pemerintah Indonesia ingin mempengaruhi pihak Australia lewat Treaty tersebut agar ketika tiga tahun berakhir pihak Pemerintah Australia dapat mengembalikan 43 suaka politik Papua kembali kepangkuan Ibu Pertiwi. Point pertama ini banyak mengarah pada Treaty, tetapi juga hubungan bilateral antara dua negara yakni Australia dan Indonesia guna mematahkan dipolomasi luar negeri Papua Barat.
2. Indonesia bermaksud agar Treaty ini dapat dijadikan Jerat mematikan bagi para pencari suaka politk yang akan datang ke Australia lewat cara 43 suaka politik mendarat di Australia.
Harapan pihak Indonesia lewat Treaty ini adalah untuk mematahkan peran diplomatic luar negeri Papua Merdeka, bagian dari upaya diplomatic pemerintah NKRI yang telah kalah telak ketika 43 suaka politik Papua Barat mendarat di daratan Benua Australia.
C. LOMBOK TREATY MEMILIKI NILAI BARGAINING YANG SANGAT EFEKTIF BAGI DIPLOMASI LUAR NEGERI PAPUA MERDEKA
Lombok Treaty memasung HAM dan demokrasi mayoritas rakyat Australia dan Indonesia yang peduli terhadap HAM dan DEMOKRASI terhadap rakyat pribumi Papua Barat. Hal ini banyak didiskusikan di Australia sehingga ada besar kemungkinan Treaty ini akan segera dicabut. Efek pemasungan inilah yang menimbulkan pro dan kontra yang tentunya berdampak strategis terhadap perjuangan Papua merdeka ditingkat internasional khususnya di Australia dan negara-negara kawasan Pasifik.
Efek strategis positif dari Lombok Treaty untuk perjuangan Papua Barat ini terletak pada saat percakapan ditingkat HORIZONTAL(grassroo ts) dengan pihak VERTIKAL (pemerintah ) yang membahas peninjauan kembali Treaty justru STATUS POLITIK PAPUA BARAT menjadi TEMA SENTRAL percakapan pihak horizontal dan vertical yang tentunya mempunyai dampak positif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Federal Australia.
Bukti nyata Lombok Treaty memiliki nilai bargaining efektif terhadap perjuangan Papua merdeka tampak jelas lewat pemberian STATUS PERMANENT RESIDENT kepada 43/39 suaka politik Papua Barat oleh pemerintah Australia. Bukti positif lainnya adalah dibukanya kesempatan besar pelajar Papua belajar di Australia. Pemerintah Australia juga mengeluarkan Certificate Resmi Pemerintah Australia mengakui berdirinya Community Papua di Negara Bagian Victori Australia, itu berarti secara tidak langsung status Papua Barat mendapat pengakuan dari negara Australia.
D. KESIMPULAN
- Lombok Treaty lahir sebagai reaksi dari NKRI terhadap aksi perjuangan diplomasi luar negeri Papua Barat yang nyata.
- Lombok Treaty memasung HAM dan demokrasi mayoritas masyarakat Indonesia dan Australia peduli HAM dan demokrasi terhadap rakyat Papua Barat.
- Efek strategis Lombok Treaty mempertemukan grassroots dan pemerintah Australia menempatkan status politik Papua Barat menjadi tema sentral mempengaruhi kebijakkan luar negeri Australia bagi penyelesaian status politik Papua Barat.
- Pemberian status permanen residen dari pemerintah Australia kepada 43/39 suaka politik Papua Barat adalah bukti nyata Lombok Treaty tidak efektif buat pihak pemerintah Indonesia.
AN. SEKRETARIAT WPNA