Perjuangan emansipasi politik rakyat Papua Barat untuk merdeka berpemerintahan sendiri hampir setengah abad telah dilakoni untuk mengeluarkan hegemoni pemerintah
Indonesia dari negeri ini.
Ada berbagai cerita haru dapat kita dengar pada setiap keluarga orang Papua tentang betapa sadisnya kekerasan militerismenya kolonial yang pernah ada dan
terjadi diseantero tanah ini.
Sejarah kelam itu terus menjadi momok yang menakutkan dalam diri mereka di kampung,juga dikota, pesisir, lembah dan gunung.
Banyak tulisan dan berita telah dibaca dan didengar, kuping rakyatpun seakan hendak pecah dengan informasi setiap saat tentang berbagai ketidak adilan dan protes
untuk memperjuangkan sebuah ‘Kebenaran’. Sebuah kebenaran yang mana diyakini oleh rakyat yang memperjuangkannya sebagai gambaran hakiki tentang Nasib dan Keberlanjutan Hidup Mereka.
Sejarah Kelam atau yang dikenal dengan ‘Memoria Passionis’ ini telah mencatat ribuan rakyat West Papua yang terbunuh. Hasil penelitian dari Yale University memberi angka sekitar 400.000 lebih rakyat Papua Barat yang dibantai sejak pendudukan Pemerintah Militer RI hingga saat ini, sementara yang lain meninggalkan negerinya dan kini mencari perlindungan di rantau, sebagian yang lain di pengasingan, lainya di penjara,
kemudian sebagian yang lain terkatung – katung memperjuangkan nasibnya di negeri orang.
Tidak sedikit “pusara tak bernama” di rimba raya pulau ini menjadi saksi bisu tentang riwayat kelam tadi.
Kak Andy Ayamiseba, kak John Ondawame, serta kak Rex Rumaikek yang kini terus melobying, Saudara Beny Wenda, Oridek Ap di Eropa, Otto Mote di US selanjutnya Herman Wainggai dan Jacob Rumbiak salah seorang dari mereka yang karena persoalan diatas kini
harus berada di negeri orang Aborigin, tujuan utamanya membangun “solidaritas kawasan dan international demi mendorong upaya diplomatic Papua dalam rangka perjuangan Pembebasan Nasional”.
Banyak hal yang dapat kita dengar darinya kaka Jacob Rumbiak, tentang sulitnya mendorong solidaritas dan kampanye internasional, tetapi tambahnya ‘jika akses kesana
telah terbuka maka kampanye internasional merupakan peluang terbesar untuk Papua Merdeka’.
Kata Jacob Rumbiak via international telepon saat
masih berada di Port Villa atau sekarang di Australia menyatakan : ‘KAMPANYE
INTERNASIONAL menjadi bagian yang penting dalam rangka mendorong proses perjuangan politik Papua Barat Merdeka karena hal ini lewat Kongres Ke II Papua tahun
2000 yang lalu almarhum Theys Eluay telah mendeklarasikan “Perjuangan Papua adalah Perjuangan Damai”, juga Arnold Ap, Dr. Tom Wainggai mengubah paradigma
kekerasaan atau gerilya fighters dalam perjungan rakyat sebelumnya menjadi
konsepsi Perjuangan Damai pada tahun 1988 - 1989.
Ini berarti dalam upaya dan kerja kedepan harus mengedepankan nilai – nilai kemanusiaan, hukum dan demokrasi dalam mencari solusi damai untuk menyelesaikan sengketa yang ada’.
Pria yang pernah ditahan bersama ex-President Eksekutif CNRT Xanana Gusmao di Cipinang mengutarakan bahwa perjuangan saat ini membutuhkan persatuan dan
kesatuan nasional untuk menentang pendudukan pemerintah Indonesia di Papua. Dalam berjuang kita juga harus berusaha untuk memenuhi criteria- criteria, aturan – aturan hukum dan politik nasional serta internasionaL tapi juga mekanisme penyelesaian
perjuangan politik agar diplomasi kita dapat berdaya guna dan tepat guna.
Dengan kita menata kelembagaan perjuangan politik secara baik, saling mengakui eksistensi, distribusi kewenangan kerja yang jelas, serta tugas dan tanggung
jawab yang dilaksanakan secara disiplin maka kita juga menunjukan kepada dunia disekitar kita yang telah mapan dengan hukum, politik, demokrasi dan berbagai
hal yang lain bahwa saat ini West Papua telah siap untuk MERDEKA.
Usaha terberat yang harus dibangun adalah “orang Papua harus meyakinkan saudara serumpunnya sendiri di Pasifik agar merekalah yang harus terlebih dahulu mendukung orang Papua untuk merdeka” sebelum dukungan itu menyebar ke berbagai kawasan lain di dunia ini.
Dari perdebatan kilas balik arguemntasi menantang tulisan ini, Ditegaskan, jangan pernah bermuluk – muluk tentang kawasan politik yang lain jika kawasan kita sendiri di Pasifik belum kita menangkan untuk mendukung perjuangan penentuan nasib sendiri Papua Barat, “harus lobing kita masuk hingga dalam setiap pertemuan Forum Kepulauan Negara – Negara Pasifik (Pasific Island Forum) persoalan Papua terus dibahas disana, bila perlu status West Papua yang hanya peninjau biasa dinaikan menjadi Obeserver dalam forum tersebut”.
Ketika hal ini telah terealisasi maka MIMPI kita ke PBB itu akan terlaksana artinya peluang untuk peninjauan ulang terhadap Resolusi PBB No. 2504 yang menjastifikasi Indonesia masuk ke Papua lewat PEPERA tahun 1969 itu dapat terpenuhi.
Sekali lagi ini membutuhkan kerja keras walaupun agenda Washington Solution sedang dikondisikan sebagai peluang untuk jendela diplomasi semakin hari mengkikis keraguan masyarat internasional bahwa Merdeka dan self determination adalah impian orang Papua. Untuk mengoptimalkan itu semua perlu rakyat mendorong protes – protes dalam
negeri, kemudian keluar negeri mendorong kampanye- kampanye internasional agar masyarakat internasional dapat juga mendukung dan menyuarakan persoalan kita ke
lembaga – lembaga internasional yang berkompeten demi sebuah perubahan paradigma politik internasional terhadap status West Papua.
A.N Sekretariat WPNA
Indonesia dari negeri ini.
Ada berbagai cerita haru dapat kita dengar pada setiap keluarga orang Papua tentang betapa sadisnya kekerasan militerismenya kolonial yang pernah ada dan
terjadi diseantero tanah ini.
Sejarah kelam itu terus menjadi momok yang menakutkan dalam diri mereka di kampung,juga dikota, pesisir, lembah dan gunung.
Banyak tulisan dan berita telah dibaca dan didengar, kuping rakyatpun seakan hendak pecah dengan informasi setiap saat tentang berbagai ketidak adilan dan protes
untuk memperjuangkan sebuah ‘Kebenaran’. Sebuah kebenaran yang mana diyakini oleh rakyat yang memperjuangkannya sebagai gambaran hakiki tentang Nasib dan Keberlanjutan Hidup Mereka.
Sejarah Kelam atau yang dikenal dengan ‘Memoria Passionis’ ini telah mencatat ribuan rakyat West Papua yang terbunuh. Hasil penelitian dari Yale University memberi angka sekitar 400.000 lebih rakyat Papua Barat yang dibantai sejak pendudukan Pemerintah Militer RI hingga saat ini, sementara yang lain meninggalkan negerinya dan kini mencari perlindungan di rantau, sebagian yang lain di pengasingan, lainya di penjara,
kemudian sebagian yang lain terkatung – katung memperjuangkan nasibnya di negeri orang.
Tidak sedikit “pusara tak bernama” di rimba raya pulau ini menjadi saksi bisu tentang riwayat kelam tadi.
Kak Andy Ayamiseba, kak John Ondawame, serta kak Rex Rumaikek yang kini terus melobying, Saudara Beny Wenda, Oridek Ap di Eropa, Otto Mote di US selanjutnya Herman Wainggai dan Jacob Rumbiak salah seorang dari mereka yang karena persoalan diatas kini
harus berada di negeri orang Aborigin, tujuan utamanya membangun “solidaritas kawasan dan international demi mendorong upaya diplomatic Papua dalam rangka perjuangan Pembebasan Nasional”.
Banyak hal yang dapat kita dengar darinya kaka Jacob Rumbiak, tentang sulitnya mendorong solidaritas dan kampanye internasional, tetapi tambahnya ‘jika akses kesana
telah terbuka maka kampanye internasional merupakan peluang terbesar untuk Papua Merdeka’.
Kata Jacob Rumbiak via international telepon saat
masih berada di Port Villa atau sekarang di Australia menyatakan : ‘KAMPANYE
INTERNASIONAL menjadi bagian yang penting dalam rangka mendorong proses perjuangan politik Papua Barat Merdeka karena hal ini lewat Kongres Ke II Papua tahun
2000 yang lalu almarhum Theys Eluay telah mendeklarasikan “Perjuangan Papua adalah Perjuangan Damai”, juga Arnold Ap, Dr. Tom Wainggai mengubah paradigma
kekerasaan atau gerilya fighters dalam perjungan rakyat sebelumnya menjadi
konsepsi Perjuangan Damai pada tahun 1988 - 1989.
Ini berarti dalam upaya dan kerja kedepan harus mengedepankan nilai – nilai kemanusiaan, hukum dan demokrasi dalam mencari solusi damai untuk menyelesaikan sengketa yang ada’.
Pria yang pernah ditahan bersama ex-President Eksekutif CNRT Xanana Gusmao di Cipinang mengutarakan bahwa perjuangan saat ini membutuhkan persatuan dan
kesatuan nasional untuk menentang pendudukan pemerintah Indonesia di Papua. Dalam berjuang kita juga harus berusaha untuk memenuhi criteria- criteria, aturan – aturan hukum dan politik nasional serta internasionaL tapi juga mekanisme penyelesaian
perjuangan politik agar diplomasi kita dapat berdaya guna dan tepat guna.
Dengan kita menata kelembagaan perjuangan politik secara baik, saling mengakui eksistensi, distribusi kewenangan kerja yang jelas, serta tugas dan tanggung
jawab yang dilaksanakan secara disiplin maka kita juga menunjukan kepada dunia disekitar kita yang telah mapan dengan hukum, politik, demokrasi dan berbagai
hal yang lain bahwa saat ini West Papua telah siap untuk MERDEKA.
Usaha terberat yang harus dibangun adalah “orang Papua harus meyakinkan saudara serumpunnya sendiri di Pasifik agar merekalah yang harus terlebih dahulu mendukung orang Papua untuk merdeka” sebelum dukungan itu menyebar ke berbagai kawasan lain di dunia ini.
Dari perdebatan kilas balik arguemntasi menantang tulisan ini, Ditegaskan, jangan pernah bermuluk – muluk tentang kawasan politik yang lain jika kawasan kita sendiri di Pasifik belum kita menangkan untuk mendukung perjuangan penentuan nasib sendiri Papua Barat, “harus lobing kita masuk hingga dalam setiap pertemuan Forum Kepulauan Negara – Negara Pasifik (Pasific Island Forum) persoalan Papua terus dibahas disana, bila perlu status West Papua yang hanya peninjau biasa dinaikan menjadi Obeserver dalam forum tersebut”.
Ketika hal ini telah terealisasi maka MIMPI kita ke PBB itu akan terlaksana artinya peluang untuk peninjauan ulang terhadap Resolusi PBB No. 2504 yang menjastifikasi Indonesia masuk ke Papua lewat PEPERA tahun 1969 itu dapat terpenuhi.
Sekali lagi ini membutuhkan kerja keras walaupun agenda Washington Solution sedang dikondisikan sebagai peluang untuk jendela diplomasi semakin hari mengkikis keraguan masyarat internasional bahwa Merdeka dan self determination adalah impian orang Papua. Untuk mengoptimalkan itu semua perlu rakyat mendorong protes – protes dalam
negeri, kemudian keluar negeri mendorong kampanye- kampanye internasional agar masyarakat internasional dapat juga mendukung dan menyuarakan persoalan kita ke
lembaga – lembaga internasional yang berkompeten demi sebuah perubahan paradigma politik internasional terhadap status West Papua.
A.N Sekretariat WPNA